Macam-Macam Forum Peradilan Indonesia

Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia| Lembaga Peradilan ialah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan kiprah pokok menyerupai menerima, memerika, mengadili, dan menuntaskan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Lembaga peradilan di Indonesia terdiri beberapa macam. Macam-macam forum peradilan ialah sebagai berikut... 

Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia

1. Peradilan Umum (UU No.2 Tahun 1986) 

Pengadilan umum menilik dan menetapkan kasus tingkat pertama dari segala kasus perdata dan pidana spil untuk semua golonganpenduduk (warga negara dan orang asing). Pengadilan negeri mempunyai kedudukan di Daerah Tingkat II atau yang setingkat. Perkara-perkara yang ada diselesaikan oleh hakim yang dibantu panitera. Dari setiap pengadilan Negeri ditempatkan Kejaksaan Negeri sebagai alat dari Pemerintah dalam menetapkan sebagai penuntut umum dalam kasus pidana terhadap sipelanggara hukum. Tetapi dalam kasus perdata, Kejaksaan Negeri tidak ikut campur tangan. 

2. Pengadilan Agam (UU No. 7 Tahun 1989)

Pengadilan Agama menilik dan menetapkan perkara-perkara yang terjadi bagi umat Islam, yang biasanya berkaitan dengan nikah, nafkah, waris, rujuk, talak (perceraian) dan lain-lain. Dalam hal tersebut, dianggap perlu dalam keputusan Pengadilan Agama yang dinyatakan sanggup berlaku di Pengadilan Negeri. 

3. Pengadilan Militer (UU No. 5 Tahun 1950) 

Pengadilan Militer khusus mengadili dengan cuilan pidana, terutama bagi 

• Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polri
• Seorang yang sanggup dipersamakan dengan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia berdasarkan undang-undang. 
• Tidak termasuk a hingga c tetapi berdasarkan Menhankam pada ketetapan persetuan Menteri Kehakiman yang harus diadili oleh Pengadilan Militer
• Anggota jawatan atau golongan yang sanggup dipersamakan dengan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia berdasarkan undang-undang.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) 

Pengadilan tata perjuangan negara masih relatif gres yang terbukti dari keberadaannya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1991. Pengadilan Tata Usaha Negara ialah tubuh yang berwenang dalam menilik dan menetapkan semua persengketaan tata perjuangan negara yang timbul tanggapan dikeluarkannya keputusan tata perjuangan negara. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan ketetapan yang tertulis yang berisi tindakan aturan tubuh tata perjuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menimbulkan tanggapan aturan bagi seseorang atau tubuh hukum. Masalah-masalah yang terjadi jangkauan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain sebagai berikut...

• Bidang sosial, yaitu somasi atau permohonan terhadap keputusan manajemen wacana penolakan permohonan suatu izin
• Bidang ekonomi, yaitu somasi atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk,agraria, dan sebagainya 
• Bidang Function Publique, yaitu somasi atau permohonan yang bekerjasama dengan status atau yang kedudukan seseorang menyerupai pemecatan, kepegawaian, pemberhentian hubungan kerja dan sebagainya. 
• Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu somasi atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai mekanisme aturan (seperti yang diatur dalam KUHP) yang berkaitan dalam praperadilan dan sebagainya. 

Baca Juga : 
Contoh Perilaku Sikap Taat Hukum
Tingkatan Lembaga Peradilan Serta Peranan dan Fungsinya
Macam-Macam Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pengertian Peraturan Perundang-Undangan
Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Macam-Macam Konstitusi
Pengertian Hukum Menurut Definisi Para Ahli
Mengenal Ciri-Ciri Negara Hukum

Demikianlah informasi Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia. Semoga teman-teman sanggup mendapatkan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. "Salam Berbagi Teman-Teman". 
Referensi : 

• Listyarti, Retno.2006. KTSP. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengan Atas dan MA Kelas X. Jakarta : Erlangga. Hal : 44-45

Jangan Lupa SHARE yah Teman-Teman :) .